Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan karhutla sudah menjadi bencana yang terus berulang setiap tahun. Bencana ini sudah berlangsung lebih dari tiga dekade. Pada 2020 bahaya karhutla kembali mengancam. Kali ini datang bersamaan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melihat ancaman ganda tersebut berpotensi menyerang orang-orang yang sangat rentan, seperti para lansia dan penderita komorbid hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit paru seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Update Covid-19 Senin 12 Juni 2023 Positif Sembuh Meninggal Update Covid-19 per 11 Juni 2023 Positif Sembuh Meninggal Update Covid-19 Sabtu 10 Juni 2023 Positif Sembuh Meninggal "Orang bilang ini duet maut, Covid-19 dan kebakaran hutan. Semuanya menyerang pernapasan. Kita jaga betul agar tidak terjadi asap," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim PPI, Ruandha Agung Sugardiman kepada di Jakarta, Selasa 25/8/2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, kata Ruandha, sudah menyiapkan solusi permanen untuk mencegah karhutla agar tak terjadi lagi. "Kita jauh lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah dapat trek yang bagus untuk solusi permanen tersebut," kata Ruandha. Ruandha mengatakan pihaknya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan TNI Angkatan Udara sudah menemukan tiga langkah untuk memitigasi karhutla. Yaitu dengan rasio pengendalian titik api, analisis iklim, serta pengendalian landscape. Rasio pengendalian titik api ini, misalnya, dengan mendeteksi dini titik api agar dapat segera dipadamkan, penegakan hukum bagi penyebab kebakaran, dan membentuk masyarakat peduli api MPA. Sementara analisis iklim ini digunakan untuk melakukan modifikasi cuaca. Sementara pengendalian landscape ini dilakukan untuk melihat daerah mana saja yang lahan gambutnya kekurangan air. Nantinya, kata Ruandha, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan BMKG bekerja sama untuk melihat potensi awan dan arah angin untuk melakukan modifikasi cuaca. Sehingga hujan turun di lahan gambut yang minim air. "Kita lakukan adalah mantain agar tinggi muka air di gambut tinggi sehingga tetap basah, perlunya TMC teknologi modifikasi cuaca ini untuk memperpanjang musim penghujan ini," ujar dia. Ke depan, kata Ruandha, kerja sama BPPT dan BMKG untuk modifikasi cuaca akan menjadi solusi permanen mencegah kebakaran hutan dan lahan. "Jadi kita dengan BPPT dijadikan solusi permanen tidak harus KLHK request BPPT dulu baru lakukan TMC, jadi BMKG dan BPPT melakukan analisis, begitu mau musim kemarau kemudian potensi awan masih ada BPPT bisa langsung TMC," kata dia. Sistem ini, kata Ruandha, akan diperluas dengan membuat sistem Smart TMC. Sehingga sistem ini bisa digunakan secara nasional dan tidak hanya untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mengatasi kekeringan, waduk kosong, dan lainnya. "Kita bisa jatuhkan awan di situ," kata dia. Saat ini sebanyak 6 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Lama masa siaga darurat pun berbeda-beda setiap daerah. Antara lain, di Riau siaga darurat ditetapkan pada 11 Februari-31 Oktober 2020, Sumatera Selatan yaitu 20 Mei- 31 Oktober 2020. Kemudian Jambi siaga darurat pada 29 Juni-26 September 2020, Kalimantan Barat pada 2 Juli-30 November 2020, Kalimantan Tengah pada 1 Juli-28 September 2020 dan Kalimantan Selatan 1 Juli-30 November 2020. Adapun berdasarkan data KLHK, enam provinsi yang berstatus siaga darurat telah mencatat dampak karhutla. Di Riau hektare terdampak, Sumatera Selatan hektare terdampak, Jambi hektare terdampak. Kemudian, Kalimantan Barat sebanyak hektare terdampak, Kalimantan Tengah hektare terdampak, dan Kalimantan Selatan hektare Siaga Darurat Karhutla Saat Pandemi Covid-19. Akibat Covid-19 Ruandha menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini tentu pihaknya memiliki hambatan dalam mengantisipasi karhutla. Misalnya, semua anggaran kementerian dan lembaga difokuskan untuk mengatasi pandemi Covid-19 sehingga anggaran penanganan karhutla berkurang. Padahal, semua personel harus melakukan protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya. "Kami punya 170-an Manggala Agni pemadam kebakaran hutan Indonesia kita harus biayain APD-nya dan menjaga kesehatannya," kata dia. Solusinya, KLHK, BPPT, dan BMKG bersama-sama mitigasi karhutla dengan saling mengisi. "Kalau kerja sendiri-sendiri tidak akan selesai. Dulu minta untuk TMC susah sekali karena ada kepentingan lainnya, kalau sekarang lebih mudah," kata dia. Hambatan lainnya, adalah adanya beberapa daerah yang memiliki potensi karhutla namun masyarakatnya melarang orang luar untuk masuk dengan alasan khawatir tertular Covid-19. "Padahal kalau tidak dilakukan patroli dan sosialisasi kan potensi kebakarannya tinggi," ujar dia. Selain itu, ada pula masyarakat korban PHK yang membuka lahan pertanian di kawasan hutan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan karhutla. Solusinya, KLHK membentuk Masyarakat Peduli Api MPA berkesadaran hukum paralegal, yaitu masyarakat setempat yang direkrut untuk dilatih bagaimana mengendalikan kebakaran hutan. "Kita beri latihan sederhana sehingga kalau ada api kecil mereka bisa memadamkan sendiri, kalau besar mereka bisa panggil manggala agni," ucap dia. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan hukum. Sehingga mereka mengetahui bagaimana hukumnya jika membakar lahan dan hutan. Inilah yang akan disebarluaskan ke masyarakat setempat. Saat ini KLHK sudah memiliki personel MPA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membuat proyek percontohan di 12 desa dengan mengedukasi masyarakat soal pengetahuan hukum tentang sanksi bagi pembakar hutan. Masyarakat desa juga dibekali dengan latihan untuk menggerakkan perekonomian mereka. "Kita lakukan pilot project, 7-12 desa, masyarakatnya kita rekrut, kita latih, dengan pengetahuan hukum, kita beri training dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi mereka. Kita juga beri honor, dengan mereka tahu UU, dengan harapan mereka bisa tahu bahwa membakar hutan ada sanksi," kata dia. Harapan ke depan, proyek ini akan diperluas ke desa-desa lainnya. Selain itu, KLHK juga mengandeng kementerian pertanian untuk melatih masyarakat bagaimana membuat lahan pertanian tanpa membakar video pilihan di bawah iniPresiden Joko Widodo menegaskan kembali upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla harus terus dilakukan. Persiapan terhadap hal tersebut sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak BNPB Atasi KarhutlaPetugas berjibaku memadamkan Karhutla di kawasan pesisir Riau beberapa waktu lalu. SyukurBNPB sendiri melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah karhutla yang hampir terjadi di beberapa provinsi. BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah karhulta di masa pandemi Covid-19. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, pihaknya mengedepankan pelibatan semua unsur yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa. "Unsur dengan masing-masing peran diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, khususnya di provinsi yang kerap dilanda karhutla. BNPB selalu menekankan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman karena langkah ini lebih efektif untuk menghindari dampak yang luas," kata Raditya, Senin, 24 Agustus 2020. Upaya pencegahan menghadapi karhutla, kata Raditya, BNPB mendorong untuk pengembangan pengetahuan tentang kapasitas pengelolaan hutan dan lahan pada masyarakat. Selain itu, kata Raditya, BNPB melakukan beberapa langkah teknis, yakni monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system FDRS dari BMKG, pantauan titik panas atau hot spot dari Lapan maupun ketinggian muka air di lahan gambut dari Badan Restorasi Gambut BRG. Kemudian, kata dia, BNPB telah meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhulta, seperti penetapan status siaga darurat. Pencegahan dapat dilakukan, seperti pemadaman titik api sedini mungkin melalui satuan tugas darat maupun udara. BNPB juga mengerahkan personel yang diterjunkan di 6 provinsi yang berstatus siaga darurat. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setiap provinsi mendapatkan dukungan personel. Perhitungan komposisi personel di setiap daerah terdiri TNI dan Polri 40 persen, Manggala Agni 20, masyarakat 30, dan berbagai unsur 10. Sedangkan satuan udara, BNPB dan BPBD menggunakan pemadaman menggunakan water boombing dan teknologi modifikasi cuaca. Pelaksanaan water boombing menggunakan armada helikopter yang telah ditempatkan di beberapa provinsi. BNPB, kata dia, menyiagakan armada untuk pengeboman dan pemantauan, terdiri 3 helikopter di Jambi, 11 di Sumatera Selatan, 8 di Riau, 1 di Kalimantan Barat dan 5 di Kalimantan Tengah. Di samping helikopter, satuan udara didukung dengan pesawat fixed-wing untuk menebar garam di udara atau cloud seeding. "Pemerintah daerah merupakan penanggung jawab utama dalam penanganan darurat di wilayahnya. BNPB dan kementerian/lembaga akan memberikan pendampingan dalam penanganan karhutla di daerah. Dukungan yang akan diberikan untuk penguatan daerah yakni penguatan koordinasi dan komando melalui pos komando dan pusat pengendali operasi," ujar dia. Penanganan Karhutla di Riau Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, tak ingin kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi tahun lalu terulang kembali. Jenderal bintang dua ini merapatkan barisan bersama Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Manggala Agni dan relawan. Di mana saat ini, Riau punya Dashboard Lancang Kuning sebagai deteksi dini titik panas indikasi karhutla, pengecekan serta mobilisasi personel ke titik api. "Kami bersama TNI, pemda dan msyarakat menghadapi ancaman karhutla dengan kesiapan yang prima dalam koordinasi dan kolaborasi dalam Dashboard Lancang Kuning Nusantara yang telah mampu memadamkan titik api diseluruh wilayah Riau selama tahun 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020," kata Agung kepada di Jakarta, Selasa 25/8/2020. Selain teknologi, Agung selalu minta pendapat kepada ahli, datuk atau pemangku adat serta masyarakat untuk berdiskusi seperti apa solusi yang dibutuhkan. "Semoga tahun ini bisa menuntaskan karhutla, setiap hari bisa melihatmu langit biru," kata Agung. Sementara Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu mengatakan sudah mengambil beberapa langkah agar tak terjadi karhutla di wilayahnya. Yaitu pemetaan daerah rawan bencana yang kini ada di 346 desa dan 99 kecamatan. Lalu, inventarisasi kembali izin 387 perkebunan dan 62 keutanan terkait kebijakan satu peta untuk mengetahui tumpang tindih Pada Restorasi GambutKondisi terakhir Karhutla di Aceh IstManager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengatakan, agar karhutla tidak terus berulang maka perlu pendekatan ekosistem. Di mana hal ini sangat dipengaruhi oleh proses restorasi gambut. Kemudian yang kedua pemerintah perlu melakukan evaluasi izin hutan dan lahan. Khususnya pada izin konsensi yang terbakar baik perkebunan maupun hutan. "Kami punya catatan sepanjang rentang 2019 hingga quartal 1 tahun 2020, banyak sekali proses restorasi tidak dijalankan dengan baik. Harusnya bikin kanal buat bloking kanal untuk dialirkan ke gambut yang harusnya tinggi permukaan air tanahnya, tapi ini lebih rendah," kata Wahyu kepada Menurut Wahyu water booming dan modifikasi cuaca tidak akan cukup menghentikan kebakaran hutan khususnya di wilayah gambut. "Ekosistem gambut itu kurang lebih adalah ekosistem alami yang berasal dari unsur hara. Ketika kemudian itu dieksploitasi oleh industri kehutanan ataupun perkebunan gambut jadi kering seperti busa yang tebal, ketebalannya bisa belasan atau puluhan meter," ujar dia. Jadi ketika terbakar, kata dia, titik apinya itu tidak selalu berada di permukaan. Wahyu mencontohkan, seperti kapuk yang terbakar api bisa menjalar bahkan sampai 1 kilometer. Jika penyiramannya tidak sempurna, kata dia, maka hanya menghasilkan asap yang lebih banyak. "Secara teoritis modifikasi cuaca untuk memadamkan khususnya pada ekosistem gambut tidak akan efektif. Untuk memadamkan api di lahan gambut butuh hujan yang intens dan panjang," ujar dia. Sehingga hal yang paling efektif untuk memitigasi karhutla adalah restorasi gambut agar tetap basah. Wahyu mengatakan, jika terjadi kebakaran hutan di tengah pandemi Covid-19 ini akan memperparah risiko masyarakat terjangkit sakit paru-paru. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Personel TNI berupaya melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap kebakaran lahan gambut di Kampar, provinsi Riau pada 17 September 2019. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi membuat sejumlah wilayah di Provinsi Riau terpapar kabut asap. AP/Rafka MajjidringkasanDonasi yang bisa diberikan untuk korban kabut asap dan kebakaran hutan lahan terbuka di Kalimantan dan SumateraTabung oksigen, masker, obat tetes mata, dan deretan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk membantu para korban kabut asap dan kebakaran lahan hutan terbuka di Kalimantan dan Jakarta Indonesia sedang berduka. Pasalnya, kabut asap dan kebakaran hutan lahan Karhutla kembali terjadi di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Walau sebenarnya hal ini sudah menjadi 'langganan' setiap tahunnya. Namun, hal ini tak boleh kita diamkan saja. Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sampai Rabu 18/9/2019 Ada titik panas kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia pagi ini. Jumlah titik panas ini terungkap berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga pukul WIB. Titik tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Seperti yang dikutip dari "Total seluruh Indonesia hektare lahan terbakar selama Januari hingga Agustus. Sementara, hingga pagi ini, ada titik panas," ujar Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, dalam siaran petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap kebakaran di Kampar, provinsi Riau pada 17 September 2019. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi membuat sejumlah wilayah di Provinsi Riau terpapar kabut asap. ADEK BERRY / AFPBanyaknya titik panas tersebut tentu membuat kualitas udara di Riau masuk dalam kategori berbahaya. Di Sumatera Selatan sendiri kualitas udaranya masuk ke dalam kategori tidak sehat. Di Kalimantan, titik api tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kualitas udara di Kalimantan Barat dan Tengah mencapai level berbahaya dengan jumlah titik api 346 serta 281 buah. Kejadian ini sangatlah membuat pilu. Pasalnya, lahan hutan yang terbakar bukanlah akibat faktor alam. Namun hal ini sengaja dibuat oleh manusia. Bahkan hingga kini, pihak berwajib telah menetapkan sejumlah tersangka yang dinilai bertanggung jawab pada kejadian ini. Kejadian luar biasa ini juga menjadi fokus pemerintah. Ragam upaya hingga saat ini masih dilakukan untuk memadamkan api yang terus membakar lahan-lahan tersebut. Walau bagaimanapun, efek dari kebakaran ini sudah semakin mengkhawatirkan. Ekosistem alam flora dan fauna yang hidup di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera rusak. Sejumlah fauna bahkan ditemukan tewas akibat tak sempat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, kesehtan penduduk sekitar juga semakin terancam kondisinya. Salah satu masalah kesehatan yang mengancam jiwa mereka adalah Infeksi Saluran Pernafasan ISPA hal ini terjadi akibat partikel debu dan asap yang mampu menginfeksi paru-paru. Tak hanya itu, gizi mereka juga semakin menurun. Hal ini dikarenakan banyak warga yang tak bisa ke luar rumah untuk membeli bahan makanan. Sehingga mereka hanya mengandalkan makanan instan untuk dikonsumsi. Keprihatinan ini sangatlah menyita perhatian. Walau lokasi kita jauh dari area bencana, namun banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Yuk, kita cek sejumlah aksi nyata yang bisa kita donasi yang dibutuhkanPresiden Joko Widodo atau Jokowi memeriksa kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa 17/9/2019. Tanpa mengenakan masker, Jokowi turun langsung ke lahan gambut yang sudah habis terbakar. Handout/Indonesian Presidential Palace/AFP1. Mengirimkan donasi masker Masker yang diperlukan bukanlah masker biasa. Namun yang dibutuhkan adalah jenis masker respirator atau yang biasa disebut dengan masker N95. Masker ini dalah jenis masker polusi yang mampu menyaring polutan dan partikel halus hingga 95 persen. 2. Tabung oksigen Ini juga sangat penting dan dibutuhkan. Mengingat kualitas udara bersih sangatlah minim. Maka, ada baiknya untuk sesekali menghirup oksigen bersih dari tabung yang dimiliki. Bagi kalian yang ingin mendonasikan, maka tabung oksigen jenis apapun akan sangat diperlukan. 3. Obat tetes mata Asap dan kebakaran tersebut tentu membuat mata menjadi perih. Oleh sebab itu, penggunaan obat tetes mata yang dapat membantu membersihkan dan menghidrasi area mata juga menjadi donasi yang akan sangat membantu. 4. Bahan pangan Ketersediaan pangan juga sangat terbatas. Aktivitas masyarakat yang sangat terganggu membuat persediaan pangan semakin menurun. Mengirimkan bantuan pangan seperti beras, makanan instan, dan bahan pokok lainnya akan jadi wujud nyata yang dapat sangat membantu para korban dan relawan di area bencana. 5. Obat-obatan Vitamin dan obat-obatan juga menjadi salah satu bentuk donasi yang bisa kamu berikan bagi para penderita Kahutla di Kalimantan dan Sumatera. Obat-obatan dasar serta vitamin pastinya akan jadi hal yang sangat berharga. 6. Kebutuhan bayi Mengingat banyak bayi yang menjadi korban, maka perlengkapan kebutuhan bayi seperti popok, susu, dan makanan bayi juga masuk ke dalam daftar kebutuhan bantuan bagi masyarakat yang terpapar untuk KarhutlaSederet organisasi menggalang bantuan untuk mengumpulkan donasi bagi para korban Karhutla di Sumtera dan Kalimantan. Salah satunya adalah yayasan KitaBisa. Sahabat Fimela bisa melihat info selengkapnya di untuk melihat bagaimana prosedur penggalangan bantuan yang bisa kamu ikuti.GrowFearless with FIMELA
kesehatan Bagi korban yang selamat dievakuasi ke tempat yang aman, sedangkan korban yang meninggal dunia, dievakuasi, dan dimakamkan. Evakuasi dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tidak terkena bencana, sukarelawan, tim SAR atau dari TNI 3. Pemberian Bantuan yang Dibutuhkan Korban Korban bencana sangat membutuhkan bantuan. TRIBUNTIMUR.COM MAKASSAR - Kementerian Sosial RI melalui Balai Toddopuli Makassar menyerahkan bantuan untuk anak korban bencana kebakaran pemukiman yang terjadi pada Rabu 11 Agustus 2021 lalu di Jalan Muhammad Tahir Kelurahan Jongayya Kecamatan Tamalate Makassar, Sabtu (28/8/2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 W6RMjB.